Mutasi Kendaraan: Syarat, Proses, Biaya, dan Risiko Administrasinya
Ulasyuk.com - Jakarta, mutasi kendaraan perlu segera diurus ketika kendaraan berpindah domisili ke wilayah lain. Proses ini memindahkan berkas dan data administrasi kendaraan dari wilayah asal ke wilayah baru.
Perpindahan tersebut dapat terjadi dalam satu provinsi maupun antarprovinsi. Contohnya, kendaraan yang sebelumnya tercatat di Sulawesi Utara kemudian dipindahkan ke Kalimantan Tengah.
Pengurusan mutasi berkaitan dengan data kepemilikan kendaraan. Karena itu, pemilik perlu menyiapkan dokumen dan mengikuti tahapan di Samsat agar administrasi kendaraan tetap tertib.
Syarat Mutasi Kendaraan
Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi STNK dan BPKB asli beserta fotokopi, KTP pemilik sebelumnya, serta KTP pemilik baru. Pemohon juga perlu membawa surat keterangan pindah domisili dari kecamatan atau kelurahan.
Selain itu, siapkan bukti pembayaran PKB terbaru, laporan hasil cek fisik kendaraan, dan surat kuasa bermeterai apabila proses diwakilkan. Jika mutasi disertai balik nama, kuitansi pembelian kendaraan juga diperlukan.
Untuk kendaraan atas nama badan hukum atau perusahaan, berkas tambahannya berupa akta pendirian perusahaan, surat kuasa dari pimpinan, dan surat keterangan domisili perusahaan.
Tahapan Pengurusan di Samsat
Proses mutasi terdiri atas mutasi keluar dan mutasi masuk. Pada tahap awal, pemilik datang ke Samsat asal, menjalani cek fisik, menyerahkan berkas, serta membayar PNBP sesuai ketentuan.
Setelah itu, pemilik menerima berkas mutasi keluar dan surat fiskal daerah untuk dibawa ke Samsat di domisili baru. Di lokasi tersebut, berkas diserahkan kepada petugas dan kendaraan dapat menjalani pemeriksaan fisik kembali apabila diminta.
Selanjutnya, pemohon menunggu penerbitan STNK dan pelat nomor baru. Setelah pembayaran administrasi selesai, STNK serta pelat baru dapat diterima sebagai tanda mutasi masuk telah selesai.
Biaya dan Risiko Jika Ditunda
Biaya pengurusan mencakup BBN-KB sebesar 1 persen dari harga kendaraan, cek fisik, fiskal daerah, administrasi mutasi keluar dan masuk, PNBP STNK serta BPKB, dan pengelolaan data kendaraan.
Menunda mutasi dapat membuat pemilik tetap mengurus pajak di wilayah asal. Selain itu, risiko denda pajak progresif, proses administrasi yang lebih rumit, dan penurunan nilai jual kendaraan bisa muncul.
Pengurusan yang tertunda juga dapat menyulitkan pemilik ketika membutuhkan layanan keuangan dengan jaminan BPKB. Karena itu, mutasi kendaraan sebaiknya dilakukan setelah perpindahan domisili agar data kendaraan sesuai dengan wilayah tempat kendaraan digunakan.