Liberland Dorong Tata Kelola Negara Berbasis Token Kripto
Ulasyuk.com - Jakarta, Liberland menguji gagasan pemerintahan berbasis blockchain melalui token kripto yang memberi pengaruh politik lebih besar kepada pemiliknya. Model ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh kaya di industri kripto.
Republik Bebas Liberland berada di dataran banjir berlumpur di tepi Sungai Danube, pada wilayah yang disengketakan antara Serbia dan Kroasia. Dari atas perahu, kawasan itu terlihat sederhana dengan pepohonan alder, tenda, dan rumah pohon.
Namun, gambaran virtual Liberland yang dirancang firma arsitektur Zaha Hadid menampilkan menara modern, taman publik terapung, dan fitur air futuristis. Perbedaan tersebut memperlihatkan jarak antara kondisi fisik wilayah itu dan visi digital para pendukungnya.
Liberland Mengandalkan Token untuk Pengaruh Politik
Vít Jedlička, presiden Liberland, mendirikan wilayah tersebut dengan tujuan membangun negara digital yang menganut prinsip libertarian. Pemerintahannya ingin menggunakan teknologi serupa dengan teknologi yang menopang mata uang kripto.
Di Liberland, warga dapat membeli token kripto bernama Liberland Merits. Token ini menentukan seberapa besar suara seseorang dalam memilih kepemimpinan. Dengan demikian, orang yang memiliki lebih banyak token dapat memiliki pengaruh lebih besar dalam proses politik.
Model itu berbeda dari prinsip demokrasi modern yang menempatkan setiap pemilih pada posisi setara. Dalam praktiknya, sistem Liberland menghubungkan kekuatan politik dengan kepemilikan aset digital.
Wilayah tersebut juga menerapkan konsep bebas pajak. Ivan Pernar, menteri dalam negeri Liberland sekaligus mantan anggota parlemen Kroasia, menyatakan bahwa pendukung kebebasan dan keuangan terdesentralisasi umumnya berasal dari kalangan atas.
Pernar juga menyampaikan pandangan yang menolak redistribusi kekayaan melalui pajak. Ia berpendapat, kebijakan sosial dapat membebani kelompok yang lebih mampu. Pandangan itu memicu pertanyaan tentang siapa yang benar-benar memperoleh kebebasan dalam sistem tersebut.
Dukungan Miliarder Kripto dan Teknologi Blockchain
Justin Sun, pengusaha kripto asal China, menjadi salah satu tokoh penting di balik dukungan terhadap Liberland. Ia menjabat sebagai perdana menteri dan disebut ikut mendorong pembangunan Liberland dengan dukungan sekitar 30 miliarder teknologi.
Sun memiliki kekayaan yang diperkirakan mencapai 8,5 miliar dolar AS. Ia dikenal setelah membeli karya seni berupa pisang yang ditempel pada dinding seharga 6,2 juta dolar AS, lalu memakannya.
Sun juga menghadapi tuduhan penipuan dan manipulasi pasar dari regulator Amerika Serikat. Ia membantah tuduhan tersebut dan kemudian mencapai penyelesaian senilai 10 juta dolar AS untuk mengakhiri perkara itu.
Perusahaan Sun, Tron, merupakan jaringan perangkat lunak berbasis blockchain. Jaringan tersebut berjalan secara terdesentralisasi di banyak komputer, bukan melalui satu otoritas seperti bank.
Teknologi yang sama digunakan Liberland untuk pemungutan suara atas undang-undang dan referendum. Hasil suara dapat dihitung serta diterapkan melalui kode. Meski begitu, pejabat manusia masih diperlukan karena teknologinya belum mampu menjalankan seluruh proses pemerintahan secara mandiri.
Gagasan Negara Tanpa Batas Menjadi Perdebatan
TRM Labs menyebut Tron sebagai salah satu platform terbesar untuk memindahkan aset kripto ilegal. Dana yang dikaitkan dengan Hamas, Hezbollah, kartel narkoba, dan jaringan mafia dilaporkan pernah bergerak melalui platform tersebut. Sun menyatakan Tron telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengurangi transaksi ilegal.
Hubungan Sun dengan keluarga Trump juga ikut menjadi sorotan. Sun menginvestasikan lebih dari 75 juta dolar AS di World Liberty Financial, bisnis kripto keluarga Trump, serta jutaan dolar pada memecoin Donald Trump.
Liberland bukan satu-satunya proyek yang menguji konsep negara digital. Prospera di Honduras, Seasteading Institute milik Peter Thiel, dan Draper Nation yang digagas Tim Draper memiliki gagasan serupa tentang wilayah atau negara yang mengurangi peran pemerintahan tradisional.
Draper menilai pemerintah memberikan layanan buruk dengan biaya tinggi. Menurutnya, blockchain pada akhirnya dapat menggantikan fungsi pemerintah. Sementara itu, gagasan Curtis Yarvin mendorong jaringan negara kecil yang dimiliki pemegang saham dan bersaing mendapatkan warga seperti perusahaan mencari pelanggan.
Konsep tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai pemusatan kekuasaan. Jika kepemilikan teknologi menentukan akses politik, kendali dapat berpindah dari lembaga publik kepada pemilik modal dan jaringan digital.
Perdebatan itu semakin relevan karena lobi kripto disebut menyumbang 238 juta dolar AS pada siklus pemilu terakhir di Amerika Serikat. Liberland pun menjadi contoh kecil dari pertanyaan besar: apakah blockchain benar-benar membebaskan masyarakat, atau hanya memindahkan kendali kepada kelompok yang menguasai teknologi dan kekayaan?