Aturan Baru E-Commerce Disiapkan, Biaya Seller Jadi Sorotan

UlasYuk.com - Jakarta - Pemerintah mulai menyiapkan aturan baru e-commerce untuk melindungi pelaku UMKM dari kenaikan biaya seller yang dinilai memberatkan. Regulasi ini juga disiapkan untuk mencegah praktik market abuse atau penyalahgunaan pasar di platform digital.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini memperkuat koordinasi dalam menyusun aturan tersebut. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem marketplace yang lebih adil bagi para penjual online.

Langkah ini muncul setelah banyak pelaku UMKM mengeluhkan biaya admin, komisi, hingga biaya iklan yang terus meningkat di berbagai platform e-commerce. Selain itu, kebijakan yang berubah mendadak dinilai mengganggu perencanaan bisnis para seller.

Pemerintah Soroti Kenaikan Biaya Seller

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah menerima banyak laporan terkait kondisi marketplace saat ini. Salah satu yang paling disorot adalah kenaikan biaya layanan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh platform digital.

Menurut Maman, sistem bisnis antara marketplace dan seller selama ini berjalan dengan mekanisme Business-to-Business atau B2B. Namun, kondisi tersebut dianggap tidak seimbang karena posisi seller UMKM lebih lemah dibandingkan platform besar.

Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan aturan baru e-commerce agar platform tidak bisa menaikkan biaya secara tiba-tiba. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di Indonesia.

Maman menjelaskan bahwa ekosistem digital harus berjalan secara adil. Ia menilai seluruh pihak harus saling berkomunikasi sebelum mengambil kebijakan baru yang berdampak langsung kepada penjual.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan UMKM merupakan arahan langsung Presiden Prabowo. Karena itu, regulasi baru akan difokuskan untuk menjaga keberlangsungan usaha para seller lokal.

Aturan Baru E-Commerce Segera Diterapkan

Pemerintah disebut sudah menyelesaikan proses harmonisasi aturan turunan dari PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM. Saat ini, aturan tersebut tinggal menunggu proses pengundangan.

Dalam aturan baru e-commerce itu, terdapat beberapa poin penting yang akan diterapkan kepada platform marketplace di Indonesia.

Poin Penting Aturan Marketplace

Beberapa aturan yang sedang disiapkan antara lain:

• Marketplace wajib memberi pemberitahuan jauh hari sebelum kenaikan biaya layanan.
• Seller harus mendapatkan kontrak kerja sama dengan jangka waktu tertentu.
• Platform tidak boleh menaikkan biaya secara mendadak selama masa kontrak.
• Informasi kontrak wajib ditampilkan dengan jelas dan mudah dibaca.
• Pemerintah akan mengawasi dugaan market abuse di marketplace.

Menurut Maman, pemberitahuan kenaikan biaya minimal dilakukan tiga bulan sebelum kebijakan berlaku. Langkah ini dinilai penting agar pelaku UMKM dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka.

Selain itu, kontrak jangka panjang juga diwajibkan agar seller memiliki kepastian biaya layanan. Dengan begitu, perencanaan usaha dapat berjalan lebih stabil.

Pemerintah juga meminta agar isi kontrak digital tidak dibuat dengan ukuran tulisan terlalu kecil. Sebab, banyak pelaku UMKM kesulitan memahami detail perjanjian kerja sama dengan marketplace.

Komdigi Siap Tindak Platform yang Melanggar

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pihaknya siap mendukung penerapan aturan baru e-commerce tersebut. Komdigi bahkan menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan hukum jika ada platform yang melanggar aturan perlindungan UMKM.

Menurut Meutya, pengawasan terhadap platform digital akan diperketat setelah regulasi resmi diterapkan. Hal ini dilakukan demi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, para aplikator dan perusahaan marketplace juga diminta mulai bersiap menghadapi perubahan aturan. Pemerintah berharap seluruh platform dapat segera beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut.

Di sisi lain, langkah pemerintah ini mendapat perhatian besar dari pelaku UMKM. Banyak seller berharap aturan baru benar-benar mampu menekan biaya layanan yang selama ini terus meningkat.

Kenaikan biaya admin dan komisi dinilai membuat keuntungan penjual semakin tipis. Bahkan, beberapa seller mengaku kesulitan bertahan di tengah persaingan harga dan biaya iklan yang tinggi.

Karena itu, aturan baru e-commerce dianggap menjadi harapan baru bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah ingin memastikan perkembangan ekonomi digital tetap berjalan tanpa merugikan UMKM lokal.

Perlindungan UMKM Jadi Fokus Pemerintah

Pemerintah menilai UMKM memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menjadi salah satu prioritas utama.

Selain menjaga biaya seller tetap wajar, regulasi baru juga diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di marketplace. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa berkembang tanpa tekanan biaya yang berlebihan.

Meskipun begitu, pemerintah tetap membuka ruang diskusi dengan platform digital. Tujuannya agar aturan yang diterapkan tetap seimbang dan tidak menghambat pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia.

Ke depan, pemerintah berharap aturan baru e-commerce dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pelaku UMKM. Dengan regulasi yang lebih jelas, seller diharapkan memiliki perlindungan lebih baik saat menjalankan usaha di platform digital.