Ilustrasi: Aksi Mahasiswa Trisakti
UlasYuk.com - Jakarta, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Zahra Nazira Firman, memimpin aksi mahasiswa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan utama atau Tritura yang mencakup pemulihan kondisi nasional, penghapusan rangkap jabatan pejabat, serta penegakan supremasi sipil.
Aksi berlangsung sehari setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda. Zahra berdiri di atas mobil komando dan memimpin rekan-rekannya melafalkan ikrar Sumpah Mahasiswa. Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian publik.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Zahra menjelaskan bahwa tuntutan mahasiswa berangkat dari berbagai persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, negara perlu memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi tanpa harus terus-menerus diperjuangkan melalui demonstrasi.
Tiga tuntutan tersebut menyoroti pemulihan ekologi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan nasional. Selain itu, mahasiswa meminta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik serta penegakan supremasi sipil. Ketiganya menjadi pokok aspirasi yang mereka suarakan dalam aksi di Jakarta.
Tiga Tuntutan Utama Mahasiswa Trisakti
Zahra menyampaikan bahwa mahasiswa membawa tiga tuntutan rakyat dalam aksi tersebut. Tuntutan pertama berkaitan dengan pemulihan sejumlah sektor yang dinilai penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Ia menyebut pemulihan ekologi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan nasional sebagai bagian dari satu tuntutan utama. Keempat sektor tersebut memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan serta pemenuhan hak dasar warga negara.
Selanjutnya, tuntutan kedua menyasar praktik rangkap jabatan pejabat publik. Mahasiswa meminta pemerintah menghilangkan pejabat yang memegang dua jabatan. Namun, Zahra tidak merinci nama pejabat maupun mekanisme khusus untuk menjalankan tuntutan tersebut dalam keterangannya.
Sementara itu, tuntutan ketiga berkaitan dengan supremasi sipil. Mahasiswa memasukkan persoalan tersebut sebagai bagian penting dari aspirasi mereka mengenai penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Secara garis besar, tiga tuntutan mahasiswa Trisakti meliputi:
- Pemulihan nasional: memperbaiki kondisi ekologi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- Penghapusan rangkap jabatan: menghilangkan praktik pejabat publik yang memegang dua jabatan.
- Supremasi sipil: mendorong penguatan prinsip supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.
Ketiga tuntutan tersebut menjadi dasar mahasiswa dalam menyampaikan berbagai persoalan yang mereka soroti. Zahra juga menjelaskan bahwa aspirasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah.
Zahra Soroti Hak Dasar Pendidikan dan Kesehatan
Dalam penjelasannya, Zahra menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Ia menilai negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga memperoleh hak-hak tersebut.
Menurut Zahra, jaminan terhadap hak dasar masyarakat telah tercantum dalam UUD 1945. Karena itu, pemenuhan hak tersebut semestinya berjalan sebagai tanggung jawab negara, bukan sesuatu yang harus terus ditagih melalui aksi di jalanan.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia berhak memperoleh layanan dan kesempatan yang mendukung kehidupan mereka. Dengan demikian, pemerintah perlu memperhatikan persoalan yang menghambat pemenuhan hak tersebut.
Zahra juga menyinggung ketimpangan yang masih menjadi perhatian mahasiswa. Ia menilai persoalan masyarakat di berbagai daerah membutuhkan perhatian serius, termasuk ketika berkaitan dengan kondisi lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Meski menyampaikan kritik, Zahra menegaskan bahwa mahasiswa tidak bermaksud menyatakan seluruh pejabat tidak bekerja atau tidak melakukan apa pun. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sorotan mereka lebih diarahkan pada persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana diharapkan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa ingin pemerintah melihat pemenuhan hak dasar sebagai tanggung jawab yang harus berjalan secara berkelanjutan. Pendidikan dan kesehatan, misalnya, bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan kesempatan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak.
Krisis Ekologis dan Karhutla Jadi Perhatian
Selain sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Zahra memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan. Ia menyoroti krisis ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan meminta pemerintah melakukan evaluasi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Zahra, pemerintah perlu segera mengevaluasi penanganan persoalan tersebut agar dampaknya terhadap masyarakat tidak terus berlanjut.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai kejadian di Indonesia. Baginya, penanganan masalah lingkungan tidak cukup hanya melalui pernyataan atau janji, tetapi membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas.
Zahra mengingatkan bahwa udara bersih dan lingkungan yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat tidak terus menghadapi dampak pencemaran maupun asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Persoalan tersebut juga memperlihatkan hubungan antara pemulihan ekologi dan kesehatan masyarakat. Ketika kebakaran hutan dan lahan menghasilkan asap, kualitas udara dapat menjadi perhatian penting bagi warga di wilayah terdampak.
Karena itu, tuntutan pemulihan ekologi yang disampaikan mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga yang menghadapi dampaknya.
Dalam pandangan Zahra, tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat tetap berlaku tanpa harus menunggu tekanan dari demonstrasi. Ia berharap evaluasi segera dilakukan agar persoalan lingkungan memperoleh penanganan yang jelas.
Mahasiswa Minta Pemerintah Segera Melakukan Evaluasi
Melalui aksi tersebut, mahasiswa Trisakti menyampaikan harapan agar pemerintah segera mengevaluasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Mereka menempatkan pemulihan sektor nasional, penghapusan rangkap jabatan, dan supremasi sipil sebagai agenda utama.
Zahra menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak masyarakat. Menurutnya, kebutuhan terhadap udara sehat, pendidikan, layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi yang lebih baik merupakan bagian dari hak dasar warga negara.
Ia juga meminta adanya pihak yang bertanggung jawab atas kejadian yang berlangsung di Indonesia, terutama persoalan lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat. Dengan begitu, penanganan masalah tidak berhenti pada evaluasi administratif semata.
Aspirasi mahasiswa tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan yang mereka bawa memiliki cakupan luas. Isunya tidak hanya menyangkut satu sektor, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, tuntutan supremasi sipil menjadi bagian tersendiri dalam agenda mahasiswa. Namun, dalam keterangannya, Zahra tidak menguraikan secara terperinci bentuk kebijakan atau langkah teknis yang mereka harapkan untuk mewujudkan tuntutan tersebut.
Karena itu, tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi tersebut menjadi perhatian penting. Kejelasan langkah, evaluasi, dan pertanggungjawaban dapat menjadi bagian dari proses menjawab persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Tuntutan Mahasiswa Menyangkut Kepentingan Masyarakat
Aksi mahasiswa Trisakti di Patung Kuda menunjukkan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pemulihan lingkungan, perbaikan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi bagian dari tuntutan yang mereka suarakan.
Selain itu, penghapusan rangkap jabatan pejabat publik dan penegakan supremasi sipil melengkapi tiga pokok aspirasi tersebut. Mahasiswa berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap tuntutan itu melalui evaluasi dan langkah nyata.
Bagi Zahra, pemenuhan hak dasar masyarakat merupakan tanggung jawab negara yang sudah semestinya berjalan. Oleh sebab itu, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus turun ke jalan hanya untuk mengingatkan pemerintah mengenai kewajiban tersebut.
Pada akhirnya, tindak lanjut terhadap tuntutan mahasiswa menjadi hal yang perlu diperhatikan. Evaluasi persoalan lingkungan, jaminan pelayanan dasar, serta kejelasan pertanggungjawaban pemerintah menjadi sejumlah isu yang mereka dorong melalui aksi tersebut.
Tiga tuntutan yang disampaikan Zahra juga menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan pengawalan terhadap berbagai persoalan nasional. Mereka berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai seruan dalam demonstrasi, tetapi mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
FAQ Seputar Aksi Mahasiswa Trisakti
Siapa Zahra Nazira Firman?
Zahra Nazira Firman merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ia memimpin pembacaan ikrar Sumpah Mahasiswa dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Kapan aksi mahasiswa Trisakti berlangsung?
Aksi tersebut berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Apa tiga tuntutan utama mahasiswa Trisakti?
Mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan, yaitu pemulihan ekologi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan nasional; penghapusan rangkap jabatan pejabat; serta penegakan supremasi sipil.
Mengapa mahasiswa menyoroti masalah karhutla?
Mahasiswa menilai kebakaran hutan dan lahan berkaitan dengan krisis ekologis serta hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih dan lingkungan sehat. Karena itu, mereka meminta pemerintah mengevaluasi penanganannya.
Apa harapan Zahra kepada pemerintah?
Zahra berharap pemerintah segera mengevaluasi berbagai persoalan nasional, memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi, dan memperjelas pertanggungjawaban atas masalah yang terjadi.
[/CONTENT]