UlasYuk.com - Jakarta, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XII dan Seminar Nasional pada Senin, 19 Oktober 2026. Forum ini membahas strategi penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk memperluas pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kegiatan yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 di Jakarta tersebut menjadi momentum bagi Perbarindo untuk mengevaluasi kepengurusan, menyusun program kerja, serta menentukan kepemimpinan organisasi periode 2026–2030. Selain itu, forum ini membahas kebutuhan industri agar tetap mampu melayani masyarakat di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi keuangan.
Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menegaskan bahwa penguatan industri BPR-BPRS menjadi salah satu agenda penting organisasi. Menurut dia, lembaga keuangan tersebut memiliki peran strategis dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, terutama di berbagai daerah.
Perbarindo juga menyoroti perlunya peningkatan permodalan, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan infrastruktur digital. Dengan dukungan tersebut, BPR-BPRS diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Perbarindo Siapkan Empat Agenda Utama Munas XII
Tedy Alamsyah menjelaskan bahwa Munas XII Perbarindo memiliki empat agenda utama. Agenda tersebut mencakup evaluasi organisasi dan penyusunan arah kebijakan untuk mendukung keberlanjutan industri BPR-BPRS.
Berikut empat agenda yang dibahas dalam musyawarah nasional tersebut:
- Pembahasan AD/ART: Meninjau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- Laporan pertanggungjawaban: Mengevaluasi kinerja kepengurusan Perbarindo periode 2022–2026.
- Penyusunan program kerja: Menetapkan prioritas organisasi untuk periode berikutnya.
- Pemilihan pengurus: Menentukan ketua umum dan kepengurusan Perbarindo periode 2026–2030.
Selain membahas kebutuhan internal, Perbarindo ingin memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kemampuan BPR-BPRS dalam menghimpun simpanan dan menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan.
Tedy menyampaikan bahwa program kerja mendatang perlu menjawab tantangan yang dihadapi industri. Oleh karena itu, organisasi perlu merumuskan langkah yang sesuai dengan karakteristik BPR-BPRS dan kebutuhan masyarakat yang menjadi nasabahnya.
Penguatan BPR-BPRS Perlu Memperhatikan Karakteristik UMKM
Menurut Tedy, BPR-BPRS membutuhkan dukungan dari berbagai aspek agar dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara optimal. Penguatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga mencakup tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi digital.
Dari sisi regulasi, Perbarindo mengharapkan pendekatan pengaturan yang lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prinsip kehati-hatian. Pasalnya, karakteristik usaha BPR-BPRS berbeda dari bank umum, terutama dalam hal segmen nasabah dan kebutuhan pembiayaan.
Banyak pelaku usaha mikro menjalankan bisnis secara langsung tanpa pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat penilaian kemampuan membayar membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan keadaan setiap nasabah.
Selain itu, usaha mikro dan kecil cenderung rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi keluarga maupun wilayah. Gangguan ekonomi yang relatif kecil pun dapat memengaruhi pendapatan usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman.
Karena itu, BPR-BPRS perlu memahami kondisi usaha nasabah secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dapat membantu lembaga keuangan menyesuaikan penilaian pembiayaan dengan karakteristik pelaku usaha, tanpa mengabaikan pengelolaan risiko kredit.
Perkembangan teknologi juga menjadi perhatian penting. BPR-BPRS perlu menyesuaikan layanan dengan perubahan kebutuhan masyarakat agar tetap kompetitif. Namun, penerapan teknologi harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing bank sehingga pengembangan digital dapat berjalan secara realistis dan berkelanjutan.
Aset dan Pembiayaan BPRS Tumbuh Lebih Tinggi
Perbarindo mencatat pertumbuhan aset BPR dan BPRS hingga Juli 2026. Data tersebut menunjukkan bahwa aset BPRS tumbuh lebih tinggi dibandingkan aset BPR pada periode yang sama.
Aset BPR meningkat sebesar 4,25 persen secara tahunan. Sementara itu, aset BPRS tumbuh 12 persen. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kedua kelompok lembaga keuangan memiliki perkembangan kinerja yang berbeda.
Pada sisi penyaluran dana, kredit BPR tumbuh 3,12 persen secara tahunan. Adapun pembiayaan BPRS meningkat 6,23 persen. Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator perkembangan kegiatan intermediasi kedua jenis lembaga keuangan tersebut.
Penghimpunan dana masyarakat juga menunjukkan pertumbuhan positif. Perbarindo mencatat perkembangan tabungan dan deposito BPR maupun BPRS sebagai berikut:
- Tabungan BPR: tumbuh 4,21 persen.
- Tabungan BPRS: tumbuh 10,27 persen.
- Deposito BPR: meningkat 2,14 persen.
- Deposito BPRS: tumbuh 4,58 persen.
Tedy menilai kepercayaan masyarakat tetap menjadi modal penting bagi keberlangsungan industri BPR-BPRS. Pertumbuhan penghimpunan dana tersebut menunjukkan adanya ruang untuk mengembangkan layanan keuangan, meskipun industri tetap perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan menyesuaikan diri dengan perubahan sektor keuangan.
Meski demikian, pertumbuhan aset dan dana masyarakat perlu diikuti pengelolaan risiko yang baik. BPR-BPRS juga perlu menjaga kualitas kredit dan pembiayaan agar ekspansi layanan tidak mengurangi kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi.
Sebanyak 498 Peserta Hadiri Munas XII Perbarindo
Ketua Panitia Munas XII Perbarindo Henry Palthy mengatakan kegiatan tersebut diikuti 498 peserta dari 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perbarindo di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 peserta berasal dari DPD DKI Jaya dan Sekitarnya.
Henry berharap musyawarah nasional ini tidak hanya menjadi forum pergantian kepengurusan. Menurut dia, kegiatan tersebut perlu menghasilkan keputusan strategis yang mendukung kemajuan organisasi dan memperkuat peran BPR-BPRS dalam pembiayaan UMKM.
Munas XII Perbarindo mengusung tema “Akselerasi Peran dan Fungsi Industri BPR-BPRS sebagai Mitra Strategis UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional”. Tema ini menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan tersebut dalam mendukung aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Melalui forum tersebut, Perbarindo diharapkan dapat menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, hasil musyawarah diharapkan memperkuat koordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan agar BPR-BPRS dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Penguatan Industri Menjadi Kunci Perluasan Pembiayaan UMKM
Munas XII Perbarindo menjadi momentum untuk merumuskan langkah penguatan industri BPR-BPRS di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan aset, kredit, pembiayaan, serta penghimpunan dana menunjukkan perkembangan industri yang perlu diimbangi peningkatan kapasitas kelembagaan.
Ke depan, penguatan modal, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan infrastruktur digital menjadi aspek penting bagi keberlanjutan industri. Pada saat yang sama, pendekatan regulasi perlu mempertimbangkan karakteristik BPR-BPRS dan kebutuhan pelaku UMKM.
Dengan strategi yang tepat dan kerja sama antarpemangku kepentingan, BPR-BPRS memiliki peluang untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran industri dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
FAQ Seputar Munas XII Perbarindo
Apa tujuan Munas XII Perbarindo?
Munas XII Perbarindo bertujuan mengevaluasi kepengurusan, menyusun program kerja, membahas AD/ART, serta memilih ketua umum dan pengurus periode 2026–2030. Forum ini juga membahas strategi penguatan industri BPR-BPRS dalam mendukung pembiayaan UMKM.
Kapan dan di mana Munas XII Perbarindo berlangsung?
Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada 19–21 Oktober 2026, bersamaan dengan penyelenggaraan Seminar Nasional.
Bagaimana pertumbuhan aset BPR dan BPRS hingga Juli 2026?
Perbarindo mencatat aset BPR tumbuh 4,25 persen secara tahunan, sedangkan aset BPRS meningkat 12 persen. Pada periode yang sama, kredit BPR tumbuh 3,12 persen dan pembiayaan BPRS meningkat 6,23 persen.
Mengapa BPR-BPRS penting bagi pelaku UMKM?
BPR-BPRS berperan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan, termasuk kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Layanan yang mempertimbangkan karakteristik usaha nasabah dapat membantu memperluas akses pembiayaan di berbagai daerah.
Apa saja aspek yang perlu diperkuat dalam industri BPR-BPRS?
Aspek utama yang perlu diperkuat meliputi permodalan, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur digital, pengelolaan risiko, serta kerja sama dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya.
