UlasYuk.com - Jakarta, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mendesak reformasi sistem keuangan global agar lebih adil dan mampu memenuhi kebutuhan negara berkembang. Ia menilai struktur keuangan internasional saat ini belum mencerminkan perubahan kekuatan ekonomi dunia dan masih memberikan keuntungan lebih besar kepada negara-negara kaya.
Guterres menyampaikan desakan tersebut dalam forum Foreign Policy Circle Talks: Eight Decades of the United Nations: What's Next? di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang menghambat pembangunan di berbagai negara.
Menurut Guterres, negara berkembang membutuhkan akses pendanaan yang lebih terjangkau untuk membiayai layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta transisi energi. Namun, beban utang dan tingginya biaya pinjaman membuat banyak pemerintah kesulitan menyeimbangkan kewajiban keuangan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga memperingatkan bahwa dunia menghadapi kesenjangan pembiayaan lebih dari US$4 triliun per tahun untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. Karena itu, reformasi sistem keuangan internasional menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat kerja sama pembangunan global.
Reformasi Sistem Keuangan Global Dinilai Mendesak
Guterres menilai arsitektur keuangan global yang terbentuk puluhan tahun lalu belum mampu memberikan ruang dan dukungan memadai bagi negara berkembang. Menurutnya, sistem tersebut lahir dalam kondisi ketika negara-negara kaya memiliki pengaruh dominan terhadap pembentukan aturan dan arah kebijakan keuangan internasional.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kondisi perekonomian dunia telah berubah. Sejumlah negara berkembang kini memiliki peran ekonomi yang semakin besar, tetapi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan lembaga keuangan internasional belum sebanding.
Dalam forum tersebut, Guterres menyampaikan kritik terhadap struktur keuangan yang dinilainya belum mendukung kepentingan pembangunan secara merata. Ia menekankan bahwa negara berkembang tidak seharusnya menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kewajiban utang dan membangun masa depan masyarakatnya.
“Negara-negara berkembang seharusnya tidak perlu memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka,” ujar Guterres.
Pernyataan itu menyoroti persoalan yang dihadapi pemerintah ketika anggaran negara terbatas. Pembayaran bunga dan pokok utang dapat mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan, terutama ketika pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, akses terhadap pembiayaan jangka panjang dengan persyaratan lunak masih menjadi tantangan bagi negara yang membutuhkan dana besar. Kondisi tersebut dapat memperlambat pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor ekonomi produktif.
Kesenjangan Dana SDGs Capai Lebih dari US$4 Triliun
Salah satu persoalan utama yang disoroti Guterres adalah kesenjangan pendanaan untuk mencapai target SDGs pada 2030. Ia menyebut kebutuhan pembiayaan global masih memiliki selisih lebih dari US$4 triliun setiap tahun.
Dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, angka tersebut setara sekitar Rp72 kuadriliun per tahun. Besarnya kebutuhan ini menunjukkan bahwa pendanaan pembangunan memerlukan dukungan yang lebih kuat dan mekanisme penyaluran dana yang lebih efektif.
Target SDGs mencakup berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterbatasan pendanaan dapat memengaruhi kemampuan negara dalam memperluas layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.
Di sisi lain, negara berkembang juga harus menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan transformasi ekonomi. Keduanya memerlukan investasi jangka panjang yang tidak selalu dapat dipenuhi melalui anggaran pemerintah atau pembiayaan komersial dengan biaya tinggi.
Guterres menilai kebutuhan dana sebesar itu tidak akan terpenuhi tanpa perubahan dalam cara dunia menghimpun dan menyalurkan pembiayaan pembangunan. Reformasi, menurutnya, perlu menyentuh struktur lembaga keuangan internasional sekaligus memperkuat dukungan bagi negara yang paling membutuhkan dana.
Dengan akses pendanaan yang lebih terjangkau, pemerintah negara berkembang berpeluang menjaga keseimbangan antara pembayaran utang dan investasi produktif. Langkah tersebut juga dapat membantu mereka menjalankan program pembangunan secara lebih berkelanjutan.
Sevilla Commitment Jadi Salah Satu Instrumen Reformasi
Untuk mendorong perubahan, Guterres meminta negara-negara anggota PBB melaksanakan Sevilla Commitment. Kesepakatan pembiayaan pembangunan yang disetujui pada 2025 tersebut menjadi salah satu landasan untuk memperluas pendanaan, mengatasi persoalan utang, dan mereformasi arsitektur keuangan internasional.
Pelaksanaan komitmen tersebut menjadi penting karena kesepakatan internasional membutuhkan tindak lanjut yang nyata. Tanpa implementasi yang memadai, negara berkembang akan tetap menghadapi keterbatasan akses pembiayaan ketika berupaya mencapai target pembangunan.
Selain memperluas sumber pendanaan, reformasi juga perlu memperhatikan persyaratan pinjaman dan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperbesar tekanan fiskal secara berlebihan.
Guterres turut menyoroti perlunya perubahan dalam sistem kuota dan pengambilan keputusan lembaga keuangan internasional. Ia menginginkan partisipasi negara berkembang yang lebih besar dan sebanding dengan kontribusi serta bobot ekonomi mereka saat ini.
Perubahan tersebut diharapkan membuat kebijakan keuangan global lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Negara berkembang juga perlu memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk menyampaikan kepentingan mereka ketika lembaga internasional menetapkan kebijakan yang memengaruhi perekonomian dunia.
Guterres Soroti Peran Indonesia dalam Dunia Multipolar
Dalam pidatonya di Jakarta, Guterres secara khusus menyoroti peran Indonesia di tengah meningkatnya pengaruh negara berkembang. Ia menilai Indonesia dapat menjadi contoh dalam mendorong kerja sama internasional yang lebih inklusif di tengah perubahan tatanan ekonomi dan politik global.
Menurut Guterres, Indonesia memiliki posisi penting untuk menyuarakan perlunya multilateralisme yang lebih efektif dan mampu menghasilkan dampak nyata. Ia juga menilai negara dengan perekonomian berkembang perlu memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah kerja sama internasional.
Ia kembali menekankan pentingnya reformasi sistem Bretton Woods dan lembaga keuangan internasional lainnya. Reformasi tersebut diharapkan memberikan ruang partisipasi dan pengaruh yang lebih layak kepada negara berkembang sesuai dengan kondisi perekonomian dunia saat ini.
Dunia multipolar menggambarkan situasi ketika pengaruh ekonomi dan politik tersebar di antara lebih banyak negara atau kelompok kekuatan. Dalam situasi tersebut, tata kelola global perlu menyesuaikan diri agar perubahan kekuatan ekonomi tercermin dalam proses pengambilan keputusan.
Bagi negara berkembang, keterwakilan yang lebih baik dapat membuka peluang untuk memperjuangkan kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan domestik. Namun, perubahan tersebut memerlukan kesepakatan internasional dan komitmen berkelanjutan dari negara-negara anggota.
Indonesia Dukung Reformasi PBB agar Lebih Inklusif
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, menyampaikan dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB. Ia menilai perubahan diperlukan agar organisasi internasional tersebut tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dunia saat ini maupun pada masa mendatang.
Tata menegaskan bahwa reformasi tidak bertujuan melemahkan PBB. Sebaliknya, perubahan perlu memperkuat kemampuan organisasi tersebut dalam menjalankan mandatnya dan merespons dinamika internasional yang terus berkembang.
“Reformasi bukan untuk melemahkan PBB, melainkan untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan dunia yang kita hadapi sekarang dan pada masa mendatang,” kata Tata.
Dukungan Indonesia tersebut sejalan dengan pandangan Guterres mengenai perlunya pembenahan lembaga multilateral. Ia menilai reformasi sistem keuangan internasional perlu berjalan beriringan dengan pembenahan Dewan Keamanan PBB.
Kedua agenda tersebut berkaitan dengan persoalan keterwakilan dan efektivitas tata kelola global. Ketika kondisi dunia berubah, lembaga internasional perlu memastikan bahwa struktur pengambilan keputusan tetap mampu mewakili kepentingan anggotanya secara lebih adil.
Meski demikian, keberhasilan reformasi bergantung pada kesediaan negara anggota untuk menyepakati perubahan. Perbedaan kepentingan antarnegara menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi agar pembaruan kelembagaan menghasilkan dampak konkret.
Pendanaan Iklim dan Pengembangan Industri Lokal Jadi Perhatian
Selain persoalan utang dan akses pembiayaan, Guterres mengingatkan bahwa kesenjangan pendanaan dapat menghambat upaya negara berkembang menghadapi perubahan iklim. Padahal, upaya mitigasi dan adaptasi membutuhkan investasi untuk memperkuat ketahanan infrastruktur, energi, dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, ia meminta negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim. Dukungan tersebut dinilai penting agar negara berkembang memiliki kapasitas lebih besar untuk menjalankan agenda lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan lainnya.
Guterres juga menyoroti pentingnya memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada negara kaya sumber daya alam. Menurutnya, pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan.
Pengolahan sumber daya di dalam negeri dapat membuka peluang peningkatan nilai tambah ekonomi. Selain itu, pengembangan industri lokal berpotensi memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kemampuan negara dalam membangun sektor produktif.
Namun, upaya tersebut membutuhkan investasi, akses teknologi, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri. Oleh sebab itu, reformasi sistem keuangan global tidak hanya berkaitan dengan lembaga pemberi pinjaman, tetapi juga dengan kemampuan negara berkembang membiayai transformasi ekonominya.
Kesimpulan
Desakan António Guterres menunjukkan bahwa reformasi sistem keuangan global menjadi agenda penting untuk mengatasi ketimpangan pembiayaan pembangunan. Beban utang, tingginya biaya pinjaman, dan terbatasnya akses pendanaan masih membatasi ruang gerak banyak negara berkembang.
Melalui pelaksanaan Sevilla Commitment, pembaruan sistem kuota, dan peningkatan keterwakilan negara berkembang, PBB mendorong tata kelola keuangan internasional yang lebih inklusif. Indonesia turut mendukung reformasi PBB agar lembaga multilateral mampu menjawab tantangan global secara lebih efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan reformasi akan bergantung pada implementasi kesepakatan dan kerja sama antarnegara. Pendanaan yang lebih adil diharapkan membantu negara berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat, menghadapi perubahan iklim, dan mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan reformasi sistem keuangan global?
Reformasi sistem keuangan global merupakan upaya memperbaiki tata kelola, mekanisme pembiayaan, dan pengambilan keputusan lembaga keuangan internasional agar lebih adil serta sesuai dengan kondisi ekonomi dunia saat ini.
Mengapa PBB mendesak reformasi sistem keuangan global?
PBB menilai negara berkembang masih menghadapi beban utang, biaya pinjaman tinggi, dan keterbatasan akses pendanaan. Kondisi tersebut dapat menghambat investasi pembangunan dan pencapaian target SDGs pada 2030.
Berapa besar kesenjangan pembiayaan SDGs yang disoroti Guterres?
Guterres menyebut kesenjangan pembiayaan lebih dari US$4 triliun per tahun. Dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, nilainya setara sekitar Rp72 kuadriliun.
Apa peran Indonesia dalam agenda reformasi tersebut?
Indonesia mendukung reformasi PBB agar lebih inklusif dan efektif. Guterres juga menilai Indonesia memiliki peran penting dalam menyuarakan multilateralisme yang lebih mampu mewakili kepentingan negara berkembang.
Apa itu Sevilla Commitment?
Sevilla Commitment merupakan kesepakatan pembiayaan pembangunan yang disetujui negara anggota PBB pada 2025. Kesepakatan ini menjadi landasan untuk memperluas pendanaan pembangunan, menangani persoalan utang, dan mendorong reformasi arsitektur keuangan internasional.
