UlasYuk.com - Jakarta, Bank Indonesia (BI) mendapat mandat baru untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong pertumbuhan sektor riil, serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan bahwa mandat tersebut memperluas peran bank sentral dalam mendukung perekonomian nasional. Menurutnya, BI perlu memastikan kebijakan yang dijalankan tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
Destry menyampaikan hal itu dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia pada Senin (12/10/2026). Ia menegaskan bahwa BI tidak dapat menjalankan mandat tersebut sendirian. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah, kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dari pelaksanaan kebijakan.
BI menyebut pendekatan kolaboratif tersebut sebagai Sinergi Merah Putih. Melalui pendekatan ini, berbagai pihak diharapkan dapat menyatukan langkah untuk mendukung pembangunan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mandat Baru BI Berfokus pada Pertumbuhan Ekonomi
Perubahan mandat Bank Indonesia menegaskan pentingnya hubungan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Sektor riil mencakup kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk perdagangan, industri, pertanian, serta pembangunan properti.
Destry menjelaskan bahwa BI perlu menciptakan iklim ekonomi yang mendukung pertumbuhan sekaligus membuka kesempatan kerja. Dengan demikian, kebijakan bank sentral diharapkan memiliki manfaat yang lebih luas bagi dunia usaha dan masyarakat.
Namun, pelaksanaan mandat tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat. Kebijakan moneter, kebijakan pemerintah, serta program pembangunan perlu berjalan selaras agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal.
Destry menekankan bahwa kemajuan dan stabilitas Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, BI perlu membangun sinergi dengan kementerian dan lembaga pemerintah, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta pihak lain yang berkepentingan.
Ia juga menilai bahwa kontribusi setiap pihak tetap memiliki arti penting, terlepas dari besar atau kecilnya peran tersebut. Semangat kebangsaan dan nasionalisme menjadi landasan untuk mendorong kerja sama yang berorientasi pada kepentingan negara.
Sinergi Merah Putih Libatkan Pemerintah dan Dunia Usaha
Sinergi Merah Putih menjadi pendekatan BI untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan mandat barunya. Pendekatan ini menempatkan kolaborasi sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut Destry, berbagai kebijakan tidak akan mencapai hasil maksimal apabila setiap pihak bekerja secara terpisah. Sebaliknya, koordinasi yang baik dapat membantu menyelaraskan program dan memperluas manfaat pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, BI dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga sesuai bidang masing-masing. Selain itu, koordinasi dengan anggota KSSK dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menjaga keselarasan kebijakan ekonomi dan keuangan.
Kolaborasi tersebut juga perlu memperhatikan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Sebab, keberhasilan suatu program tidak cukup dinilai dari pelaksanaannya saja. Hasilnya juga perlu terlihat melalui aktivitas ekonomi yang meningkat, usaha yang berkembang, dan kesempatan kerja yang bertambah.
Karena itu, BI menekankan pentingnya kebijakan yang memiliki sasaran jelas dan manfaat yang dapat diukur. Pendekatan ini diharapkan membuat dukungan terhadap perekonomian lebih terarah dan tidak berhenti pada koordinasi administratif.
QRIS Jadi Contoh Kebijakan Inklusif untuk UMKM
Selain memperkuat sinergi, BI juga mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif. Pendekatan ini bertujuan memastikan pelaku usaha dari berbagai skala memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi nasional.
Salah satu contoh yang disampaikan Destry adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem pembayaran berbasis kode QR tersebut menjadi bagian dari upaya BI memperluas akses transaksi digital bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Destry menyebut sekitar 96% merchant QRIS merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Angka tersebut menunjukkan besarnya keterlibatan UMKM dalam penggunaan sistem pembayaran digital.
Menurut Destry, prinsip utama pengembangan UMKM adalah memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal. Karena itu, kebijakan inklusif perlu membuka peluang bagi usaha kecil untuk ikut memanfaatkan perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat.
Penggunaan QRIS dapat membantu pelaku usaha menerima pembayaran secara digital. Selain itu, sistem ini memberi pilihan transaksi kepada pelanggan yang terbiasa menggunakan pembayaran nontunai.
Meski demikian, perluasan akses pembayaran digital hanyalah salah satu bagian dari upaya mendukung UMKM. Pertumbuhan usaha juga bergantung pada faktor lain, seperti permintaan pasar, kemampuan pengelolaan bisnis, akses pembiayaan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Oleh sebab itu, kebijakan inklusif perlu terus diarahkan agar manfaat perkembangan ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dengan keterlibatan UMKM, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar atau sektor tertentu.
Insentif Perumahan Berpotensi Membuka Ratusan Ribu Lapangan Kerja
Salah satu contoh konkret sinergi antara BI dan pemerintah terlihat pada sektor perumahan. Destry menyinggung koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, terkait potensi penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan rumah.
Dalam penjelasannya, Destry mengacu pada skema insentif senilai Rp118 triliun untuk sektor perumahan. Menurutnya, program tersebut berpotensi memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja karena pembangunan rumah membutuhkan pekerja di berbagai bidang.
Destry menceritakan bahwa ia pernah menanyakan kepada Menteri Perumahan mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah. Ia menyebut bahwa rumah berukuran kecil saja dapat melibatkan sekitar empat pekerja secara langsung.
Dengan menggunakan perkiraan tersebut, Destry mengilustrasikan potensi penyerapan tenaga kerja dari pembangunan sekitar 115.600 rumah. Jika setiap rumah melibatkan empat pekerja, perhitungannya menghasilkan sekitar 462.400 keterlibatan tenaga kerja langsung.
Angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi jumlah pekerja per rumah, bukan laporan realisasi penyerapan tenaga kerja. Jumlah aktual dapat berbeda sesuai desain bangunan, skala proyek, durasi pekerjaan, dan metode pembangunan yang digunakan.
Meski begitu, ilustrasi tersebut menunjukkan bagaimana program perumahan dapat berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi. Pembangunan rumah membutuhkan tenaga kerja, material konstruksi, transportasi, serta berbagai jasa pendukung.
Karena itu, dampak ekonomi sektor perumahan berpotensi meluas melampaui pekerjaan di lokasi konstruksi. Kegiatan pembangunan juga dapat menciptakan permintaan bagi pemasok bahan bangunan, penyedia transportasi, toko perlengkapan, dan usaha lokal lainnya.
Efek Berganda Pembangunan Properti Perlu Dihitung
Destry menjelaskan bahwa pembangunan properti memiliki efek berganda atau multiplier effect. Artinya, aktivitas pembangunan dapat memicu kegiatan ekonomi tambahan pada sektor lain yang berkaitan.
Dampak langsung dapat terlihat dari pekerja yang terlibat dalam pembangunan rumah. Sementara itu, dampak tidak langsung muncul melalui aktivitas pemasok material, distribusi barang, jasa pendukung, dan usaha yang melayani pekerja maupun proyek konstruksi.
Namun, penghitungan dampak tidak langsung membutuhkan analisis yang lebih terperinci. BI perlu melihat bagaimana belanja pembangunan mengalir ke berbagai sektor, berapa banyak usaha yang terlibat, serta seberapa besar tambahan kegiatan ekonomi yang tercipta.
Destry menyatakan bahwa pengukuran dampak secara terperinci membutuhkan waktu. Meskipun demikian, pengukuran tersebut penting agar pemerintah dan BI dapat memahami manfaat ekonomi dari suatu program secara lebih menyeluruh.
Pendekatan berbasis dampak juga membantu pembuat kebijakan mengevaluasi efektivitas program. Dengan data yang memadai, mereka dapat membandingkan target dengan realisasi dan menentukan bagian program yang perlu diperbaiki.
Selain itu, pengukuran yang baik dapat membantu memastikan bahwa anggaran dan insentif menghasilkan manfaat ekonomi yang sepadan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan berikutnya.
BI Dorong Kebijakan yang Memberikan Dampak Nyata
Mandat baru BI menempatkan dampak kebijakan terhadap sektor riil dan lapangan kerja sebagai perhatian penting. Destry menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh sekadar menjadi program tanpa hasil yang jelas bagi perekonomian.
Karena itu, sinergi dengan pemerintah perlu diikuti dengan pelaksanaan dan evaluasi yang terukur. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas serta indikator untuk menilai hasilnya.
QRIS menunjukkan upaya memperluas partisipasi UMKM dalam transaksi digital. Sementara itu, sektor perumahan memberikan contoh bagaimana pembangunan fisik dapat membuka pekerjaan langsung dan menggerakkan usaha pendukung.
Kedua contoh tersebut memperlihatkan jalur kebijakan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sejalan. BI ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan lebih banyak pelaku usaha dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Ke depan, keberhasilan pendekatan tersebut akan bergantung pada koordinasi antarlembaga, pelaksanaan program, serta kemampuan mengukur hasilnya. Dengan demikian, kebijakan ekonomi dapat terus disempurnakan berdasarkan dampak yang benar-benar terlihat.
Kesimpulan
Bank Indonesia memperoleh mandat baru melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang P2SK untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong pertumbuhan sektor riil, dan mendukung penciptaan lapangan kerja. Untuk menjalankannya, BI mengandalkan Sinergi Merah Putih bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
QRIS dan sektor perumahan menjadi contoh pendekatan yang disoroti Destry. QRIS memperluas partisipasi UMKM dalam pembayaran digital, sedangkan pembangunan rumah berpotensi menyerap tenaga kerja dan menggerakkan sektor pendukung. Pada akhirnya, keberhasilan mandat baru ini perlu dinilai dari hasil nyata, bukan sekadar pelaksanaan kebijakan.
FAQ
Apa mandat baru Bank Indonesia?
BI mendapat mandat untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong pertumbuhan sektor riil, dan mendukung penciptaan lapangan kerja berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang P2SK.
Apa yang dimaksud dengan Sinergi Merah Putih?
Sinergi Merah Putih merupakan pendekatan kolaborasi BI dengan kementerian, lembaga pemerintah, anggota KSSK, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pembangunan serta stabilitas ekonomi Indonesia.
Mengapa QRIS dianggap sebagai kebijakan inklusif?
QRIS memperluas akses pembayaran digital bagi berbagai pelaku usaha. Destry menyebut sekitar 96% merchant QRIS merupakan UMKM sehingga sistem ini turut membuka ruang partisipasi bagi usaha kecil.
Berapa potensi tenaga kerja dari pembangunan rumah?
Destry memberikan ilustrasi sekitar empat pekerja untuk setiap rumah. Jika dikalikan dengan sekitar 115.600 rumah, hasilnya mencapai sekitar 462.400 keterlibatan tenaga kerja langsung berdasarkan asumsi tersebut. Angka ini bukan realisasi penyerapan tenaga kerja yang telah terverifikasi.
Apa yang dimaksud multiplier effect dalam sektor perumahan?
Multiplier effect adalah efek berganda ketika pembangunan rumah turut mendorong kegiatan ekonomi lain, seperti produksi bahan bangunan, transportasi, distribusi, dan jasa pendukung.
[/CONTENT]