Ulasyuk.com - Rencana impor KRL bekas Jepang oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI perlu mempertimbangkan kebutuhan layanan sekaligus masa depan industri perkeretaapian nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan agar kerja sama dengan luar negeri turut mendorong kemampuan industri dalam negeri.
AHY belum memberikan penilaian lebih jauh mengenai rencana tersebut. Ia mengatakan masih perlu berdiskusi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin sebelum membahasnya secara lebih lengkap.
Namun, ia mengingatkan bahwa kerja sama pengadaan dari negara lain, termasuk Jepang, sebaiknya berjalan beriringan dengan upaya membangun industri kereta nasional. Menurut AHY, kebutuhan transportasi memang harus dijawab, tetapi pengembangan kemampuan dalam negeri juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan.
Rencana impor KRL bekas Jepang dan dorongan industri nasional
AHY menyampaikan pandangannya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. Ia menilai kerja sama lintas negara merupakan hal yang wajar. Meski begitu, semangat kerja sama tersebut, menurutnya, harus mencakup keberlangsungan dan pertumbuhan industri perkeretaapian Indonesia.
“Yang paling penting semangatnya juga adalah bagaimana industri perkeretaapian nasional juga hidup, berkembang,” ujar AHY. Pesan itu menempatkan pengadaan kereta bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan armada, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas industri dalam negeri.
AHY mengakui penambahan rangkaian kereta dengan kapasitas memadai dan teknologi modern dibutuhkan untuk melayani mobilitas masyarakat. Kebutuhan itu menjadi salah satu konteks dalam pembahasan pengadaan. Namun, ia tidak menyampaikan keputusan pemerintah atau sikap final mengenai rencana KAI.
Karena itu, AHY menekankan pentingnya alih teknologi jika pengadaan melibatkan pihak luar negeri. Menurutnya, kerja sama perlu membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh menjadi inovasi domestik.
“Ada transfer of technology yang kemudian kita kembangkan sendiri menjadi inovasi domestik yang dibutuhkan untuk ke depan,” kata AHY. Ia menilai transfer pengetahuan dapat membantu membangun kemandirian industri, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam proses pengadaan.
Perbedaan batas usia menjadi kendala rencana pengadaan
Rencana KAI mengimpor KRL bekas dari Jepang menghadapi ketentuan batas usia kereta. KRL yang ingin didatangkan berusia 25 tahun, sedangkan aturan Kementerian Perdagangan membatasi usia KRL bekas yang dapat diimpor hingga maksimal 20 tahun.
Dengan demikian, terdapat selisih lima tahun antara usia kereta yang direncanakan KAI dan batas usia dalam aturan tersebut. Perbedaan ini menjadi kendala bagi rencana pengadaan. KRL berusia 25 tahun itu disebut direncanakan beroperasi di Indonesia selama 10 tahun.
Informasi tersebut menggambarkan dua sisi yang perlu diperhatikan dalam rencana impor: kebutuhan penambahan armada dan ketentuan yang berlaku. AHY belum merinci bagaimana pemerintah akan menyikapi perbedaan usia tersebut. Ia justru menyatakan perlu membicarakan rencana itu lebih dulu bersama Menteri Perhubungan dan pimpinan KAI.
Selain memastikan kesesuaian dengan aturan, gagasan AHY tentang alih teknologi memberi perhatian pada dampak jangka panjang kerja sama. Jika pengadaan melibatkan negara lain, ia berharap prosesnya ikut menghasilkan kemampuan yang dapat dikembangkan di dalam negeri. Dengan begitu, kebutuhan armada dan penguatan industri dapat dibahas dalam satu kerangka.
Pemerintah juga menyiapkan perluasan jaringan kereta
Di luar pembahasan armada, AHY menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memperluas jaringan perkeretaapian nasional. Upaya itu mencakup prasarana, termasuk memperluas jaringan rel dan menghidupkan kembali jalur yang saat ini tidak aktif.
AHY menyebut Indonesia memiliki sekitar 7.000 kilometer rel aktif. Selain jalur yang beroperasi, masih ada jalur mati yang menurutnya perlu dipertimbangkan untuk direaktivasi. Pemerintah juga melihat kebutuhan pembangunan rel baru pada trase yang dinilai penting bagi pergerakan manusia dan barang.
Perluasan jaringan tersebut berkaitan dengan kebutuhan transportasi yang lebih luas daripada layanan penumpang. AHY menyoroti peran kereta untuk mendukung logistik, terutama di kawasan yang memiliki sentra komoditas. Ia menyebut Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai wilayah yang membutuhkan dukungan jaringan kereta untuk angkutan logistik.
Pengembangan jalur, menurut gambaran yang disampaikan AHY, mencakup reaktivasi rel dan pembangunan trase baru. Keduanya diarahkan untuk menopang mobilitas manusia maupun pengangkutan barang. Namun, ia tidak merinci jalur mana yang akan dibangun atau direaktivasi, maupun jadwal pengerjaannya.
Pengadaan dan kemandirian perlu dibahas bersamaan
Rencana impor KRL bekas Jepang muncul di tengah kebutuhan menambah rangkaian kereta, sementara pemerintah juga menaruh perhatian pada pengembangan jaringan dan industri nasional. Dalam pandangan AHY, kerja sama luar negeri dapat berlangsung, tetapi perlu disertai semangat membangun kemampuan domestik dan alih teknologi.
Untuk saat ini, AHY belum menyampaikan keputusan mengenai rencana KAI. Pembahasan bersama Menteri Perhubungan dan Direktur Utama KAI menjadi langkah yang ia sebut perlu dilakukan sebelum memberikan komentar lebih jauh. Sementara itu, perbedaan batas usia kereta tetap menjadi salah satu persoalan utama yang menyertai rencana impor tersebut.
Pesan AHY menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan layanan dan penguatan industri tidak harus dipandang sebagai dua tujuan yang terpisah. Ia berharap kerja sama pengadaan dapat membuka ruang pengembangan inovasi domestik. Pada saat yang sama, pemerintah berupaya memperluas jaringan rel agar layanan kereta mendukung pergerakan penumpang serta logistik di berbagai wilayah.
